LKPJ Pemerintah Desa Tahun 2014

LAPRORAN KETERANGAN

PERTANGGUNG JAWABAN

( LKPJ )

AKHIR TAHUN ANGGARAN

DESA SINDANGSARI

KECAMATAN SUKASARI

KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat illahi robbi yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita sekalian, Atas Karunia-Nya lah kami dapat menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Desa Sindangsari ahir tahun anggaran 2014.

Dengan disusunnya laporan ini mudah–mudahan dapat memberikan gambaran pada pihak terkait tentang Penyelanggaraan Pemerintahan Desa Sindangsari pada tahun 2014 sehingga dapat diketahui dan dimaklumi oleh semua pihak berkenaan dengan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Sindangsari juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pendanaannya baik yang termuat ataupun yang tidak termuat dalam APBDes.

Demikian Laporan ini kami sampaikan dengan segenap kemampuan dan keterbatasan yang ada, mudah-mudahan dapat diterima oleh semua pihak, besar harapan semoga tahun mendatang dapat lebih baik Amiiin…

Sindangsari, Desember 2014

Kepala Desa Sindangsari

ADE SUPYAN

BAB I .

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari Pusat, Daerah, dan Desa, maka desa merupakan mata rantai yang hampir segala asfek menunjukan betapa beratnya kedudukan dan kewajiban desa dalam konstalasi pemerintahan, Desa adalah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama.

Fakta lain sejak jaman dahulu baik masa kerajaan, penjajahan Belanda maupun pasca kemerdekaan, masyarakat desa adalah kelompok elit perkotaa. Marginalisasi tersebut disebabkan berbagai keterbatasan yang disandang masyarakat Desa, seperti tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, pendapatan perkapitanya kecil, maupun fasilitas sosial yang dimilikinya.

Pada masa sekarang ini, peranan pemerintah desa sebagai struktur perantara yakni sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan derajat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalanlkan melalui Pemerinatah Desa.

Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya.

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat Pemerintah Desa. Meskipun demikian, masih banyak permasalahan yang dihadapi di masyarakat desa misalnya masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, ketidakseimbangan struktural maupun keterbelakangan pendidikan.

A. DASAR HUKUM

Keberadaan secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai berikut:

”Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pengamalan terhadap UUD 1945 khususnya pasal 18B UUD 1945 disebutkan bahwa :

1) Negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang

2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidupdan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dari pengertian diatas dapat ditarik ciri desa secara umum, yaitu :

a) Desa umumnya terletak di atau sangat dekat pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi);

b) Dalm wilayah itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi domianan

c) Faktor-faktor penguasaan tanah/geografik menentukan corak kehidupan masyarakat,

d) Tidak seperti dikota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat ”terganti oleh dirinya”

e) Kontrol sosial lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka

f) Mempunyai tingkat hegemonitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada kota.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tidak terlepas dari visi dan misi desa yang telah disepakati bersama serta dalam koridor peraturan perundang-undangan antara lain :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ;

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembar Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Nomor : 4437 ) ;

Peratuaran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 158);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang tatacara Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Nomor 9 Seri E)

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 10 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;

Peraturan Desa Sindangsari Nomor 2 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

B.GAMBARAN UMUM DESA

I.1 KONDISI GEOGRAFIS

Sejarah dari pemberian nama Sindangsari berasal dari dua istilah, yaitu Sindang artinya Singgah dan Sari yang berarti nyari (menarik). Masyarakat mengenal arti Sindangsari dengan “panyindangan nu asri” atau dalam bahasa Indonesia berarti tempat persinggahan yang nyaman. Sehingga secara umum, istilah Desa Sindangsari adalah suatu tempat persinggahan yang dapat menarik perhatian orang dan menjadi tempat persinggahan atau peristirahatan orang-orang luar desa maupun kecamatan.

Desa Sindangsari secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, merupakan daerah yang terletak di daerah kawasan Perbukitan dengan kondisi pertanahan berbukit bukit. Dengan luas wilayah + 979,860 Ha ketinggian tanah 1200 m diatas permukaan laut.

I.1.1 Potensi Umum

a. Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Nanggerang	Sukasari
Sebelah Barat	Kab.Bandung
Sebelah Selatan	Cilayung	Jatinangor
Sebelah Timur	Mekarsari	Sukasari

b. Penetapan Batas Desa dan Peta Wilayah

Penetapan Batas Desa	Dasar Hukum	Peta Wilayah
Sudah ada/ belum ada	Perdes Nomor ……..	Ada
	Perda No…………….

I.1.2 Luas menurut penggunaan

No	Penggunaan lahan	Luas ( Ha )
1	Tanah sawah	95 Ha
2	Tanah Pemukiman	21 Ha
3	Kebun Rakyat	104 Ha
4	Tanah Pekarangan	14 Ha
5	Kuburan	2,5 Ha
6	Hutan Neara	-
7	Perkantoran	0,2 Ha
8	Sarana Pendidikan	3,5 Ha
9	Sarana Ibadah	7,5 Ha
10	Lain – lain	2,8 Ha
	Jumlah	250,50 Ha

I.1.3 Iklim

Curah hujan ----------------------------------	1000-1200	Mm
Jumlah bulan hujan ------------------------	7	bulan
Suhu rata-rata -------------------------------	38	⁰Celcius
Ketinggian rata-rata -------------------------	1200	m/dpl

I.1.4 Orbitasi

Jarak ke Ibukota Kecamatan --------------	5	KM
Waktu tempuh -------------------------------	0,5	jam
Kendaraan ------------------------------------	Angkutan Pedesaan dan Ojek
Jarak ke Ibukota Kabupaten --------------	27	KM
Waktu tempuh--------------------------------	1	jam
Kendaraan-------------------------------------	Angkot, Bis, Elf
Jarak ke Ibukota Provinsi-------------------	37	KM
Waktu tempuh--------------------------------	2	Jam
Kendaraan-------------------------------------	Angkot, Bis, Elf

I.2 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

I.2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk laki-laki ----------------	3.589	Jiwa
Jumlah penduduk perempuan------------	3.273	Jiwa
Jumlah KK------------------------------------	2.127	KK

I.2.2 Kelembagaan

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
3. Tim Penggrak PKK
4. Al – Hidayah
5. Lansia
6. Dasa Wisma
7. Linmas
8. Karang Taruna
9. Desa Sindangsari terdiri dari 4 wilayah dusun, 9 RW dan 43 RT dengan rincian antara lain :
Ø Dusun 1 salam ---------------	Terdiri dari 2 RW dan 9 RT
Ø Dusun 2 Babakan Limus -----------	Terdiri dari 3 RW dan 13 RT
Ø Dusun 3 Sindanglaya ------------	Terdiri dari 2 RW dan 10 RT
Ø Dusun 4 Cibacang ------------------	Terdiri dari 2 RW dan 11 RT

1.3. KONDISI EKONOMI

Desa Sindangsari dilihat dari sudut pandang ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja. Desa Sindangsari berfungsi sebagai daerah agraris dimana mayoritas penduduk adalah petani, pengrajin, peternak sehingga dapat menunjukan perkembangan baru yaitu timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan, misalnya pengrajin anyaman, munculnya usaha-usaha kecil mandiri,terbentuknya beberapa kelompok pengrajin anyaman bambu dan lainnya, tombulnya usaha-usaha makanan ringan dan lain-lain.

Apabila dilihat prospek kedepan Desa Sindangsari termasuk daerah yang perlu dikembangkan, mengingat daerah tersebut sangat berpotensi dan mempunyai nilai komersial yang cukup tinggi terutama dari hasil pertanian.

Bantuan dan dukungan pemerintah dalam hal ini sangat di harapkan demi kemajuan seta pengembangan potensi masyarakat terutama dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Terlebih lagi jauh adanya bantuan pemasaran produk-produk yang telah dihasilkan.

1.3.1. Potensi Unggulan

Desa Sindangsari adalah kawasan perbukitan yang mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani, yang dengan sendirinya memanfaatkan lahan pertanian yang dimilikinya antara lain, padi, sayuran, palawija.

Disamping mengolah areal pertanian masyarakat juga memelihara hewan ternak diantaranya Ayam, Domba, dan Sapi dimana penyediaan pakan ternak sangat berpotensi melalui program PHBM.

Selain itu juga berpotensi yang tidak kalah pentingnya adalah pengrajin anyaman yang terbuat dari bambu dimana produk ini sudah mencapai kawasan pemasaran sepulau jawa.

Ada juga potensi lain yaitu industri kecil dalam bidang tata busana (pakaian jadi), hasil produksi Home Industri yakni aneka jenis makanan dan lain-lain.

1.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun dapat dikatakan berkembang. Hal ini dapat di lihat bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup tidak hanya mengandalkan dari produksi pertanian, peternakan dan kerajinan, tetapi dapat dilihat pula dari kemauan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dari berdagang dan menjadi pegawai swasta di beberapa perusahaan besar di wilaya Bandung dan sekitarnya. Hal tersebut sangat membantu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kepala Desa bahwa Pemerintah Desa merupakan lini terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan suatu perencanaan optimal sesuai dengan Visi dan Misi Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari.

1. VISI DESA

“HADIR LEBIH DEKAT MELAYANI MASYARAKAT,

DISIPLIN, CERDAS, SANTUN, ADIL, MERATA DAN RELIGIUS”

PENJELASAN VISI

1 .DISIPLIN	:	Upaya peningkatan disiplin kerja bagi semua Perangkat Desa dan disiplin dalam pelayanan masyarakat.
2. CERDAS	:	Segera tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat, mendorong dan memotivasi masyarakat akan pentingya pendidikan sehingga akan menjadi pribadi yang berilmu, tanggap dan tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan.
3. SANTUN	:	Selalu menanamkan dan mewujudkan perilaku-perilaku santun dalam komunikasi sebagai salah satu wujud pribadi yang luhur.
4. ADIL	:	Selaku pemimpin yang Amanah, tidak membeda-bedakan masyarakat yang satu dengan yang lainnya, terjun langsung melihat kondisi masyarakat diseluruh wilayah Desa Sindangsari
5. MERATA	:	Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial diseluruh masyarakat Desa Sindangsari.
6. RELIGIUS	:	Semaksimal mungkin mendorong kegiatan-kegiatan pengajian dan keagamaan yang ada di masyarakat, guna mempertebal keimanan masyarakat.

2. MISI DESA

Selain penyusunan Visi juga telah telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tecapainya Visi Desa di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam Misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangkan potensidan kebutuhan desa Sindangsari adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Pamong adalah pelayan masyarakat sehingga harus selalu siap membantu masyarakat kapan saja melalui peningkatan disiplin kerja, santun tanggap dan tangguh, guna seluruh kebutuhan masyarakat akan terlayani secara cepat optimal dan propesional.

2. Peningkatan SDM, Kualitas Pendidikan dan Kepemudaan

Melalui pendekatan, tanggap dan cerdas menyerap aspirasi, membina dan memotivasi akan pentingnya pendidikan masyarakat, Serta Melalui Pemberdayaan pemuda Karang Taruna, disitu akan terwujud kegiatan-kegiatan positif, baik di bidang seni, sosial, budaya dan olahraga, guna kreasi dan prestasi dari pemuda-pemudi Desa Sindangsari dapat mengharumkan Desa Sindangsari pada umummya.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pengentasan Kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, Berupaya membina dan mengembangkan seluruh aspek potensial yang dimiliki desa sindangsari, guna terciptanya suasana yang aman , nyaman, sejahtera, tertib dan damai.

4. Pemerataan dan Percepatan Pembangunan yang berkualitas

Dengan usaha Anjang (terjun langsung) ke setiap wilayah Desa Sindangsari, Menginventarisasi dan mencari solusi serta berkoordinasi dengan tokoh dan masyarakat setempat, mencari terobosan-terobosan Dana baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat dan pihak swasta untuk pembangunan wilayah Desa Sindangsari secara umum maupun tingkat organisasi kemasyarakatan guna meringankan beban ekonomi masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan.

5. Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan

Mendorong dan menggalakan kegiatan pengajian-pengajian masyarakat yang melibatkan Perangkat Desa dan Lembaga Desa, guna terpupuknya ketebalan dan meningkatnya kualitas keimanan.

6. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam setiap program pembangunan

Dengan adanya transparansi dalam Alokasi Dana Desa (ADD), dimaksudkan guna setiap warga masyarakat sindangsari mengetahui Alokasi Dana Desa dan program Desa setiap tahun.

7. Mengedepankan musyawarah mufakat antar anggota masyarakat.

Bekerjasama dengan BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta tokoh agama dalam membina kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang –undang Dasar 1945 sebagai jati diri bangsa.

Visi dan Misi merupakan komitmen semua komunitas Desa yang tidak terlepas dari nilai-nilai dasar dan norma-norma yang ada di masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan.

Nilai-nilai dasar dan norma-norma desa yang diyakini mampu mendorong terwujudnya Visi dan Misi Desa.

Nilai-nilai dasar tersebut meliputi nilai ;

1) Kejujuran, dapat diartikan bahwa seluruh penyelenggaraan desa harus mempunyai tekad yang kuat untuk mensukseskan semua program pembangunan dengan dilandasi hati yang bersih dan tulus.

2) Kebersamaan dan kepedulian, dapat diartikan bahwa membangun desa adalah tanggung jawab bersama dengan menekankan kepedulian pada lingkungan yang sedang dilaksanakan.

3) Keterbukaan, dapat diartikan bahwa setiap pelaksanaan program pembangunan harus transparan terhadap masyarakat dengan berorientasi untuk kemajuan desa yang merata, tepat sasaran dan partidipaatif.

4) Kesejahteraan, dapat diartikan bahwa tujuan akhir dari perencanaan pembangunan desa harus mengarah kepada semakin meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat

5) Kadilan, dapat diartikan bahwa pelaksanaan pembangunan desa harus ditujukan untuk meraih kedilan dengan mengutamakan hak-hak masyarakat, supaya untuk memperoleh hak-haknya masyarakat desa terdorong untuk melaksanakan pembangunan apa yang sangat mendesak untuk terlebih dahulu di kerjakan,

6) Responsibilitas, dapat diartikan bahwa pelaksanaan pembangunan desa harus dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara pemerintah desa dan masyarakat dengan mendukung terhadap tercapainya semua program RPJMDes yang telah menjadi komitmen bersama.

7) Visioner, dapat diartikan bahwa dalam meraih tujuan sasaran pembangunan desa selalu memperhatikan pembangunan jaman dan selalu mengarah kedepan dengan mengevaluasi proses dan hasil yang telah dilaksanakanuntuk menngadakan perbaikan-perbaikan kedepan.

8) Kedisiplinan, dapat diartikan bahwa proses pembangunan desa memerlukan kesabaran, ketekunan dan keuletanyang menjadi keharusan bagi setiap penyelenggara pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa dan seluruh masyarakat desa untuk selalu konsisten dalam mendukung proses pembangunan dan terarah pada jalur yang telah ditetapkan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

1. Analisis Lingkungan Internal

1.1 Kekuatan (Strenght)

Pada dasarnya unsur kekuatan merupakan sebuah unsur dari potensi ynag dimiliki oleh desa untuk dapat dikembangkan dan dieksploitasi agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi desa, unsur tersebut antara lain :

a. Letak geografis desa Sindangsari, sebelah utara berbatasan dengan desa nanggerang, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Bandung, sebelah selatan berbatasan dengan desa Cilayung Kecamatan Jatinangor,sebelah timur berbatasan dengan Desa Mekarsari. Terdiri dari 4 dusun, 9 RW dan 43 RT.

b. Wilayah Desa Sindangsari merupakan lahan yang sbur yang terdiri dari lahan pesawahan, pekarangan, ladang,. Walaupun terletak di daerah perbukitan tetapi tanahnya subur sehingga sangat cocok untuk pertanian sayuran.

c. Mayoritas penduduk pada usia produktif dengan jumlah penduduk 6.962 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 3.589 jiwa, perempuan 3.273 jiwa, jumlah KK 2.127 KK.

d. Terdapat komoditas unggulan pertanian yaitu padi, ubi, jagung manis, dan sayuran.

e. Terdapat komoditas unggulan peternakan (domba).

f. Banyaknya industri dan kerajinan rumah tangga seperti usaha makanan ringan, kue-kue, makanan olahan, anyaman, mebeuler, rakbook, dan lain-lain.

g. Memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang berpotensi seperti, Qasidah, Samroh, Marawis, Calung, Reog, Pencak Silat dan lain-lain.

h. Dukungan Masyarakat yang sangat tinggi, hal ini tercermin dari sifat gotong-royong, menjunjung tinggi sopan santun dan saling hormat menghormati serta swadaya baik tenaga maupun materi.

i. Stabilitas keamanan yang relatif kondusif.

1.2. Kelemahan (Weakness)

Unsur kelemahan merupakan faktor yang timbul dari lingkungan internal masyarakat dan pemerintah desa, yang dapat mengurangi daya capai pembangunan desa. Unsur-unsur yang meliputi kelemahan tersebut adalah ;

a. Pengelolaan manajmen dan administrasi pemerintahan desa yang belum optimal, hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pemerintahan desa tentang pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Disamping itu koordinasi dan pendekatan dengan lembaga yang ada di pemerintahan desa dan masyarakat kurang maksimal sehingga akan mempengaruhi tercapainya pembangunan desa.

b. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat.

c. Belum optimalnya pemamfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada.

d. Kondisi infrastruktur yang belum memadai terutama penerangan jalan PJU dan penerangan ke rumah penduduk, pemeliharaan jalan desa, saluran irigasi serta bangunan penunjang lainnya yang belum ada.

e. Kurangnya permodalan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, perikanan, hasil kerajinan, serta belum adanya lingkage pasar dalam pemasaran hasil produksi tersebut.

f. Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam mengelola hasil pertanian dalam bentuk olahan.

g. Masih rendahnya kemampuan industri rumah tangga dalam menyerap tenaga kerja dikarenakan kurangnya permodalan dan pemasaran yang masih terbatas serta peranan pemerintah dalam mengembangkan indistri rumah tangga belum maksimal dan belum berkelanjutan.

h. Kurangya perhatian pemerintah dalam membina dan memfasilitasi komoditas unggulan tersebut sehingga hal ini dapat menyebabkan kurangnya motivasi masyarakat dalam mengembangkan usahanya yang berakibat tidak adanya minat pihak swasta /investor untuk menanamkan modal.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

2.1 Peluang (Oportunity)

Unsur peluang sesungguhnya merupakan faktor yang timbul dari lingkungan eksternal masyarakat yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan pemerintah desa beserta segenap stakeholdernya, sehingga maksud dan tujuan yang ingin dicapai dapat epektif serta memberi nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal antara lain :

a. Adanya Alokasi Dana Desa (ADD)

Kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan dana perimbangan ini adalah sebagai stimulan bagi pembiayaan pembangunan dan belanja aparatur di desa yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi masyarakat dan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan.

b. Adanya Program Raksa Desa

Kebijakan pemerintah daerah provinsi dalam memberikan bantuan permodalan secara bergulir untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif di desa dan pembangunan infrastruktur.

c. Adanya Program PNPM

Kebijakan pemerintah daerah dalam mendongkrak Indek Pembangunan Manusia dibidang Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur untuk mengembangkan sarana perekonomian masyarakat.

d. Adanya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Dengan adanya PPL ini maka kapasitas kemampuan masyarakat khususnya sektor pertanian, peternakan dan perikanan dapat ditingkatkan baik dalam proses produksi, prosesing maupun komersial.

e. Adanya Pengembangan, Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan usaha ekonomi pedesaan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna terutama diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan petani yang merupakan strata tenaga kerja terbesar.

2.2 Ancaman (Treaths)

Unsur ini timbul dari lingkungan eksternal masyarakat dan pemerintah desa yang dikhawatirkan akan mengganggu maksud dan tujuan yang ingin dicapai, oleh karena itu harus diantisipasi atau diminimalisir dampaknya.

Unsur-unsur tersebut adalah :

a. Kurangnya koordinasi atau kerjasama baik antara pemerintah daerah maupun pemerintah desa dilingkungan kecamatan, sehingga dapat hilangnya peluang program yang telah dicanangkan.

b. Persaingan produksi hasil pertanian yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan produksi hasil pertanian dari desa Sindangsari banyak dirugikan.

c. Melambungnya harga pupuk dan obat pestisida yang dapat menyebabkan petani menjadi rugi karena tidak seimbangnya biaya produksi dengan pendapatan.

BAB III

KEWENANGAN UMUM PENGELOLAAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ektensifikasi

Intensifikasi dan Ektensifikasi pendapatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Bendahara Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

2. Pembentukan Pengelola Kegiatan dan Pemegang kas ADD

3. Pembentukan Pengelola PNPM

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2014 yang tercapai sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4
1	PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)	79,841,000	79,841,000
	a. Hasil Usaha Desa	-	-
	b. Tanah Carik	1,820,000	1,820,000
	c. Swadaya dan Partisipasi masyarakat Tenaga diuangkan	48,010,000	48,010,000
	d. Iuran Masyarakat Desa	7,000,000	7,000,000
	e. Iuran Desa Siaga	8,600,000	8,600,000
	f. Pungutan desa (pancen)	11,000,000	11,000,000
	g. Surat - surat (NTCR, Akta Tanah, dll)	2,200,000	2,200,000
	h. Pungutan desa lainya	1,211,000	1,211,000

2	BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI	20,740,000	20,740,000
	a. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	17,845,000	17,845,000
	b. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah	2,895,000	2,895,000

3	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	61,929,000	61,929,000
	Alokasi Dana Desa (ADD)	61,929,000	61,929,000

4	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi :	715,000,000	315,000,000
	a. Bantuan Operasional Pemerintah Desa (BOP)	15,000,000	15,000,000
	b. Bantuan Keuangan infrastruktur Desa (Pemeluran Jalan Jalan Gang Desa)	100,000,000	100,000,000
	c. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	600,000,000	200,000,000

5	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota :	1,133,800,500	996,698,000
	a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD)	63,534,000	63,534,000
	b. Tunjangan Penghasilan RT, RW	32,100,000	32,100,000
	c. Bantuan Pembangunan jamban dan Mushola Desa	87,102,500	0
	d. Bantuan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	50,000,000	50,000,000
	e. Kelembagaan PAUD	10,000,000	10,000,000
	f. Bantuan Alat Seni Budaya	50,000,000	0
	g. Jides Cimanglayang - Katulampa	50,000,000	50,000,000
	h. Pembuatan akta kelahiran	11,064,000	11,064,000
	i. Pengadaan Piva Air Bersih	60,000,000	60,000,000
	j. Pengerasan Jalan Cikeuyeup	50,000,000	50,000,000
	k. Pengaspalan Jalan Kabupaten	350,000,000	350,000,000
	l. Pengerasan Jalan Cikeuyeup-Kiara Payung	200,000,000	200,000,000
	m. Pengerasan Jalan Cibacang-Hantap	100,000,000	100,000,000
	n. Pemeluran Jalan Gang Kampung Cibacang	20,000,000	20,000,000

JUMLAH		2,011,310,500	1,474,208,000

Yang terdiri dari :

Belanja Langsung : 63.999.000

Belanja tidak Langsung : 1.410.209.000

Jumlah : 1.474.208.000

3. Permasalahan dan Penyelesaian

- Permasalahan yang dihadapai dalam pengelolaan pendapatan antara lain :

a. Masih terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan dan administrasi keuangan

b. Masih kurangnya pemahaman tentang anggaran pendapatan desa dan masih adanya pengelolaan keuangan diluar sepengetahuan jajaran pemerintah desa.

- Penyelesaian dan upaya yang dilaksanakan :

a. Pembinaan dan pendampingan perangkat Desa.

b. Sosialisasi tentang APBDes dan pembinaan perangkat.

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari pemaknaan peraturan tersebut diatas, Pemerintah Desa Sindangsari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola Pendapatan serta belanja secara intensif yang didasari oleh kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

 Kebijakan Pendapatan Desa pada tahun 2014 bersumber dari :

 Pendapatan Asli Desa

 Bantuan Pemerintah

 Pendapatan Lain yang tidak mengikat

 Kebijakan Belanja terdiri dari :

 Belanja Langsung

 Belanja Tidak Langsung

2. Target dan Belanja Desa

a. Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja langsung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)


1	2	4
	BELANJA LANGSUNG
1	Belanja Pegawai	-
	a. Honorarium Perangkat	-
	b. Honorarium Non Perangkat	-
	c. Uang Lembur	-

2	Belanja Barang dan Jasa
	a. Belanja Alat Tulis Kantor	3,240,000
	b. Belanja Penunjang Kegiatan 10 Program PKK	4,500,000
	c. Belanja Penanggulangan kemiskinan (sosial)	2,350,300
	d. Belanja Kegiatan Karang Taruna	1,500,000
	e. Belanja Kegiatan PHBI dan PHBN	4,000,000
	f. Belanja Peningkatan Kinerja Kepala Desa	4,000,000
	g. Belanja ATK BPD	408,700
	h. Biaya Pemeliharaan Motor Dinas BPD	500,000

2.1.3	Belanja Modal
	a. nvokus	6,000,000
2.1.3.02	b. Belanja Pengadan komputer	4,500,000
2.1.3.03	c. Penataan Halaman Kantor Desa	5,000,000
2.1.3.04	d. Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	2,000,000
2.1.3.05	e. Pembangunan Gapura Batas Desa	13,000,000
2.1.3.06	f. Belanja Pembangunan Gapura Dusun I	3,250,000
2.1.3.07	g. Belanja Pembangunan Gapura Dusun II	3,250,000
2.1.3.08	h. Belanja Pembangunan Gapura Dusun III	3,250,000
2.1.3.09	i. Belanja Pembangunan Gapura Dusun IV	3,250,000

JUMLAH		63,999,000

b.Belanja Tidak Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	Belanja Pegawai :
2.2.1.01	A. Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	95,634,000
2.2.1.02	- Kepala Desa	19,734,000
2.2.1.03	- Sekretaris Desa	-
2.2.1.04	- Kepala Urusan 5 Orang	29,400,000
2.2.1.05	- Kepala Dusun 4 Orang	14,400,000
2.2.1.06	- Ketua Rukun Warga (RW) 9 Orang	6,300,000
2.2.1.07	- Ketua Rukun Tetangga (RT) 43 Orang	25,800,000

2	Biaya Operasional	13,120,000
2.2.2.01	a. Belanja Kegiatan Musrenbang Desa	1,000,000
2.2.2.02	b. Belanja Penguatan Kapasitas PKK	2,500,000
2.2.2.03	c. Belanja Penguatan Kapasitas LPMD	1,500,000
2.2.2.04	d. Belanja Operasional LINMAS	2,500,000
2.2.2.05	e. Belanja Penunjang Pelaksanaan BBGR	1,000,000
2.2.2.06	f. Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	3,960,000
2.2.2.07	g. Belanja Rapat-Rapat BPD	660,000

3	Belanja Hibah	-
2.2.3.01	a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Desa	-
2.2.3.02	b. Belanja Hibah Sarana Keagamaan	-
2.2.3.03	c. Belanja Hibah Kesehatan/Kesosialan	-

4	Belanja Bantuan Sosial	1,000,000
2.2.4.01	a. Sumbangan Bencana Kebakaran	1,000,000

5	Belanja Bantuan Keuangan
2.2.5.01	A. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi :	315,000,000
2.2.5.01.01	- Bantuan Operasional Pemerintah Desa (BOP)	15,000,000
01.02	- Bantuan Keuangan infrastruktur Desa (Pemeluran Jalan Jalan Gang Desa)	100,000,000
2.2.5.01.03	- Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	200,000,000

2.2.5.02	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota :	1,036,455,000
2.2.5.02.01	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	63,534,000
2.2.5.02.02	Tunjangan Penghasilan RT dan RW	32,100,000
2.2.5.02.03	Bantuan Pembangunan Mushola Desa	87,102,500
2.2.5.02.04	Bantuan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	50,000,000
2.2.5.02.05	Kelembagaan PAUD	10,000,000
2.2.5.02.06	Bantuan Alat Seni Budaya	50,000,000
2.2.5.02.07	Jides Cimanglayang Katulampa	50,000,000
2.2.5.02.08	Pembuatan Akta Kelahiran	11,064,000
2.2.5.02.09	Pengadaan Piva Air Bersih	60,000,000
2.2.5.02.10	Pengerasan Jalan Cikeuyeup	50,000,000
2.2.5.02.11	Pengaspalan Jalan Kabupaten	339,757,000
2.2.5.02.12	Pengerasan Jalan Cikeuyeup-Kiara Payung	200,000,000
2.2.5.02.13	Pengerasan jalan Cibacang-Hantap	100,000,000
2.2.5.02.14	Pemeluran jalan gang Kampung Cibacang	20,000,000

2.2.6	Belanja Tak Terduga	-
2.2.6.01	Bencana Alam	-
	JUMLAH BELANJA	1,410,209,000

Permasalahan dan Penyelesaian

Pemasalahan yang dihadapi :

Masih kurangnya kepedulian sebagian masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Masih terbatasnya kemampuan aparat desa dalam mengelola keuangan desa

Penyelesaian :

Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat
Konsultasi dinas terkait

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

URUSAN HAK ASAL USUL DESA.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN.

 Bidang Pemerintahan

 Bidang Pembangunan

 Bidang Kemasyarakatan

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. BIDANG PEMERINTAHAN

1.1.1. Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa antara lain :

a. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun 2014

b. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun 2014

c. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 6 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sindangsari.

d. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

e. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

f. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sindangsari (RPJMDes) 2009-2014

g. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sindangsari Tahun Anggaran 2014.

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa tersebut diatas pelaksanaan kegiatan pemerintahan tahun 2014 sebagai aplikasi dari peraturan tersebut yang dapat dilaksanakan antara lain :

A. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Sebagai mana di tetapkan dalam Peraturan Desa Sindangsari Nomor 1 Tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. yang terdiri dari :

· Belanja Langsung : 63.999.000

· Belanja tidak Langsung : 1.963.311.500

· Jumlah : 2.011.310.500

Realisasi yang tercapai Rp. terdiri dari :

· Belanja Langsung : 63.999.000

· Belanja tidak Langsung : 1.410.209.000

· Jumlah : 1.474.208.000

B. ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

1. PEMERINTAHAN DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Sindangsari Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa Sindangsari Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah dilaksanakan pembenahan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa antara lain :

 Sekretaris Desa (PLH) : Kamaludin

 Perangkat Desa Lainnya terdiri dari :

1. Kaur Pemerintahan : Kamaludin

2. Kaur Keuangan : Endang Rahmat

3. Kaur Ekonomi dan Pembangunan : Deni Ridwan

4. Kaur Kesra : Iim Suryana

5. Kaur Umum : Alfi Erfina

6. Kepala Dusun :

1) Kepala Dusun I : Enjang

2) Kepala Dusun II : Dedi Supriadi

3) Kepala Dusun III : Muhidin

4) Kepala Dusun IV : Yayat

2. BADAN PERMUSYAWATAN DESA (BPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, juga ditegaskan bahwa BPD adalah Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, sesuai perturan tersebut dapat disimpulkan bahawa dimana ada Desa disitu pasti ada BPD.

BPD Desa Sindangsari pada tahun 2014 terdiri :

 Ketua : Dede

 Wakil Ketua : Agus Ruhimat

 Sekretaris : Eli Nurlaeli

 Anggota :1. Iyan S

2. Dudi Firmansyah

3. Dudung Hidayat

4. Cecep

5. Hasanudin

6. Dadang Sopandi

7. Engko

8. Dedi Kusnadi

9. Rahmat Afrianto

3. PELAKSANAAN KESEKRETARIATAN

Dalam meleksanakan kesekretariatan Sekretaris Desa sebagai penangungjawab pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab kepada kepala Desa di bantu oleh beberapa Kepala Urusan, kegiatan sekretariat dimaksud meliputi :

Administrasi Pemerintahan , Aministrasi Pembangunan, Administrasi Kemasyarakatan serta administrasi lainnya yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan yang lebih luas, buku-buku penunjang administrasi tersebut antara lain :

1. Buku Administrasi Pemerintahan Desa

 Buku Peraturan desa

 Buku Keputusan Desa

 Buku Inventaris Kekayaan Desa

 Buku Agenda Surat Masuk

 Buku Agenda Surat Keluar

 Buku Data Aparat Desa

 Buku-buku Pertanahan

2. Buku Administrasi Kependudukan

 Buku Induk Penduduk

 Buku Perubahan Penduduk

 Buku Penduduk Sementara

 Buku Perkembangan Penduduk

3.Buku Administrasi Keuangan

 Buku Anggaran

 Buku Kas Umum

 Buku Kas Pembantu

 Buku Bank

 Buku Panjar

4. Buku Administrasi Lainnya :

 Buku Register Keterangan-keterangan

 Buku Register Kelakuan Baik

 Buku Register NTCR

 Buku Register Izin Rame-rame

 Buku Register Kejadian / Kamtibmas

 Buku Register KTP / KK

 Buku Register Kredit Bank

 Buku Data Tokoh Masyarakat

 Buku Notulen Rapat dan buku-buku lain sesuai kebutuhan.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Sindangsari pada tahun 2014 antara lain :

1. Pembangunan Fisik diantaranya :

 Pembangunan Jides Cimanglayang-Katulampa

 Pembangunan Pemeluran jalan Cibacang-Hantap

 Pembangunan RUTILAHU 20 Unit

 Pengaspalan Jalan Babakan Muncang - Cibogo

 Pembangunan Mushola Desa Sindangsari

 Pembangunan Rehab Kantor Desa Sindangsari

 Pembangunan Gapura di tiap Dusun

 Pembangunan Gapura Batas Desa

 Pembangunan Pemeluran jalan Gang Gang di Desa Sindangsari

2. Pembangunan Non Fisik :

 Bidang Pertanian

Menerima Bantuan Traktor untuk efektivitas dan peningkatan produksi pangan desa Sindangsari.

 Bidang Kesehatan

1. Pelaksanaan kegiatan di POSYANDU, yang meliputi kegiatan penimbangan dan pemeriksaan yang rutin dilaksanakan setiap 1 bulan 1 kali oleh kader Posyandu,Kader PKK ,Bidan Desa dan dinas terkait dan dikelola oleh Kader-kader terlatih.

Daftar Posyandu se-Desa Sindangsari

No	Nama Posyandu	Nama Ketua Posyandu	Alamat RT / RW
1	2	3	4
1	Pokjanal Desa	Hj. Nani Heryani	Salacau RT 05 RW 03
2	Matahari I	Komalawati	Babakan Jawa RT 04 RW 02
3	Matahari II	Empat Patimah	Babakanlimus RT 03 RW 03
4	Matahari III	Titim Patimah	Sindanglaya RT 02 RW 07
5	Matahari IV	Eti Deviyanti	Ciloa RT 01 RW 09
6	Matahari V	Dede Siti Juariyah	Babakan Muncang RT 02 RW 01
7	Matahari VI	Karyati Mulyati	Cikeuyeup RT 02 RW 04
8	Matahari VII	Yayah Nurhayati	Cikeuyeup RT 01 RW 05
9	Matahari VIII	Teti Rahmawati	Bojongloa RT 03 RW 08
10	Matahari IX	Neng Sri Susanti	Sindanglaya RT 05 RW 06

2. Melaksanakan sosialisai Flu Burung di masing - masing dusun serta memberikan Vaksinasi bagi unggas yang ada di wilayah Desa Sindangsari yang dilaksanakan oleh kader terlatih dibantu oleh dinas terkait.

3. Pengembangan Desa Siaga dengan melaksanakan Dasomas dan Dasolin.

4. Pemberian Bantuan Makanan Tambahan bagi Bayi dan Balita yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perdesaan

 Bidang Ekonomi dan Sosial

1. Pemberian bantuan keuangan ekonomi bergulir bagi usaha mikro yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Pemberian bantuan Anak Sekolah

3. Pelayanan pemeliharaan dan pendaftaran pemakaman Desa.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

A. ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Desa Sindangsari pada tahun 2014 antara lain :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK)

3. Karang Taruna

4. Majelis Ulama Indonesia Desa

5. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

6. Lembaga Pengelola Pemakaman (LPP) Desa Sindangsari

7. BKM PNPM Mandiri Perdesaan

8. Desa Siaga

9. Tim Siaga Bencana Desa Sindangsari

10. Komite Sekolah

B. KEGIATAN KEMASYARAKATAN

 Pengajian Mukhtarul Ulum tingkat desa dan kegiatan keagamaan lainnya, telah rutin dilaksanakan baik tingkat Desa maupun tingkat Dusun sampai ke tingkat RT dan RW.

 Melaksanakan MUSRENBANG baik tingkat Dusun, Desa dan juga tingkat kecamatan.

 Melaksanakan Kegiatan Fisik yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perkotaan.

 Menerima Praja Magang PL (Praktek Lapangan) II Praja IPDN Angkatan 2010.

 Program Padat Karya pembuatan tanggul penahan banjir sepanjang sungai Sindangsari.

C. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas banyak masalah-masalah yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Tidak terpenuhinya anggaran sesuai rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dikarena pendapatan yang kurang memenuhi target anggaran.

2. Masih belum terlaksananya Tupoksi Tugas dan kewajiban baik perangkat Desa, BPD Juga Organisasi Kemasyarakatan karena keterbatasan kemampuan (SDM) dan sarana prasana penunjang yang ada.

3. Masih perlunya ditingkatkan kesadaran sebagian masyarakat untuk berperan aktip dalam menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun upaya-upaya penyelasaian yang telah dilaksanakan :

1. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait

2. Pembenahan struktur aparat pemerintah desa dan Organisai Kemasyarakatan

3. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan

4. Mengikutsertakan aparat desa dalam setiap kegiatan pelatihan

5. Melaksanakan penyuluhan pada masyarakat dalam berbagai kesempatan yang ada.

BAB V

PENYELENGGRAAN TUGAS PEMBANTUAN

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Salah satu tugas pembantuan yang setiap tahun dilaksanakan adalah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar Hukum :

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pusat dan Daerah
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Jumlah Target dan perhitungan PBB Desa Sindangsari pada tahun 2014 sebagai berikut :

1. TARGET :

TARGET DESA Rp. …………………………………….

SPPT yang di kembalikan/pembatalan Rp. ……………………………………..

Sisa Target Rp. Rp. …………………………………….

2. KETERANGAN--------------------------------------

Telah Masuk Ke Bank Jabar ………………….. %

Kolektor Pemungut :

Kolektor Pemungut PBB Desa Sindangsari antara lain :

Kolektor Desa ( Koordinator) : Endang Rahmat
Kolektor Pemungut di Dusun I : Enjang
Kolektor Pemungut di Dusun II : Dedi Supriadi
Kolektor Pemungut di Dusun III : Muhidin
Kolektor Pemungut di Dusun IV : Yayat

Hambatan dan penyelesaian :

Hambatan :

Banyak Wajib Pajak yang tidak mengakui atas SPPT karena yang tertulis di SPPT bukan atas nama dirinya.
Banyak SPPT yang tidak terbit tetapi tercantum dalam DKHP
Kurang rutinnya penagihan dari kolektor.
Masih ada sebagian masyarakat yang kurang sadar akan kewajiban membayar pajak

Penyelesaian :

1. Mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang yang pemiliknya tidak diketahui/SPPT bermasalah ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan

3. Mengintensipkan penagihan dan pemahaman administrasi kepada kolektor penagih.

3. PENYALURAN BERAS MISKIN ( RASKIN)

Pada tahun 2014 jatah RASKIN Desa Sindangsari 4950 kg/ bulan untuk disalurkan ke 330 KK miskin dengan harga Rp 1.600 per kg dengan pembagian 15 kg setiap KK Penerima Manfaat setiap bulannya ,

Pengelola :

Endang Rahmat (Kaur Keuangan)
Iim Suryana ( Kaur Kesra)

Dalam pelaksanaannya selama tahun 2014 lancar baik penyetoran keuangan dari Desa maupun pendistribusian beras dari BULOG.

BAB VI.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH LAINNYA

1. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

a. Dalam rangka pencegahan terjadinya bencana yang sering terjadi pada musim hujan dan kemarau di wilayah sekitar desa kami berupaya memberikan arahan serta melaksanakan pembinaan kepada warga masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan selalu siaga.

b. Penanggulangan bencana yang selama ini kami lakukan adalah bersama-sama dengan masyarakat mengantisipasi meluasnya bencana tersebut dan dengan segera melaporkannya kepada dinas terkait.

2. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Desa Sindangsari kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Dilaksanakanya Ronda malam

2. Patroli LINMAS .

Hambatan :

Masih Kurangnya kesadaran akan Tugas pokok dan fungsi Linmas
Masih kurangnya perhatian pemerintah kepada Linmas sehingga mengurangi kinerja dari anggota Linmas
Usia anggota Linmas banyak yang sudah tua

Penyelesaian :

Penganggaran tambahan biaya penunjang untuk kegiatan Linmas dari ADD selain dari hasil sewa tanah kas Desa walaupun belum maksimal.
Pembagian tugas patroli dalam menjaga keamanan wilayah.
Melaksakan Pelatihan/Pembinaan Linmas.

BAB VII

PENUTUP

Demikian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 baik yang tertuang dalam APBDes ataupun yang tidak tertuang dalam APBDes yang merupakan program yang dilaksanakan sejak saya menjadi Kepala Desa, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran dan dapat diterima oleh pihak terkait.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua Lembaga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Ibu-ibu Kader PKK kader Posyandu dan seluruh lapisan Masyarakat, yang telah banyak membantu sehingga pada akhir masa jabatan saya dapat menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir masa jabatan ini.

pada akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran yang tercantum didalam susunan Pemerintahan Desa sebagai rekan dan mitra kerja selama saya menjabat sebagai kepala desa dan khususnya kepada Pemerintah Kecamatan Sukasari yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi serta dorongan baik moral maupun spiritual sehingga secara umum kami dapat melaksanakan penyelenggaran pemerintahan walaupun tentunya kekurangan dan kealpaan dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum kami laksanakan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya laporan keterangan pertanggungjawaban ini, menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi, khususnya bagi pelaksanaan pemerintahan desa untuk periode tahun selanjutnya, juga sebagai bahan pengambilan keputusan dinas dan intansi terkait, untuk lebih menitik beratkan pengawasan serta perhatian, yang akhirnya dapat bermanfaat dan berhasil guna dimasa yanag akan datang.

Sindangsari, Desember 2014

KEPALA DESA SINDANGSARI

ADE SUPYAN

Pemerintah Desa Sindangsari

Cari Blog Ini

LKPJ Pemerintah Desa Tahun 2014

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sejarah Desa Sindangsari

Peta Administrasi Desa

PERDES LPM